Walikota-PPM Dianggap Berkomplot

Walikota-PPM Dianggap Berkomplot
Korankaltim.co.id – Senin, 26 Desember 2011
SAMARINDA – Tewasnya dua bocah, Dede Rahmat alias Eza (6) dan Emaliya Raya Dinata alias Ema (6), karena tenggelam di kolam buatan eks tambang batu bara di kawasan operasi PT Panca Prima Mining (PPM) di Sambutan Samarinda pada Sabtu lalu (24/12) bukanlah semata-mata insiden. PPM dinilai tidak menghiraukan sejumlah ketentuan keselamatan pertambangan. Sementara Pemkot Samarinda yang dipimpin Walikota Samarinda Syaharie Jaang juga dianggap melakukan pembiaran dan lalai melakukan pengawasan.
“Ini bukan kali pertama warga Sambutan tewas karena kolam tambang. Sebelumnya tiga bocah tewas di kolam tambang PT Himco Coal di Kecamatan Sambutan pada Juli 2011. Celakanya saat itu Pemerintah hanya mengumbar kata maaf, menjanjikan santunan tanpa ada pertanggungjawaban hukum dan politik,” kata Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, Kahar Al Bahri kemarin (25/12).
Eza dan Ema adalah warga Jalan Pelita 7, Blok H 6, Perumahan Sambutan Idaman Permai, RT 30 Kecamatan Sambutan Samarinda. Keduanya berenang di kolam eks tambang batu bara sedalam 20 meter eks galian PPM yang terletak 50 meter di belakang rumah mereka. Pada 13 Juli 2011 lalu, tiga bocah Sambutan juga tewas di kolam eks tambang PT Himco Coal. Mereka adalah Miftahun Jannah (10), Rahmadani (11) dan Muhammad Junaidi (13).
Menurut catatan Jatam, di kawasan Sambutan, Pulau Atas dan Makroman terdapat 11 lubang tambang yang tidak ditutup dan dibiarkan menganga oleh perusahaan tambang. Hal ini bertentangan dengan ketentuan teknik tambang seperti diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 55/K/26/MPE/1995. Perusahaan harus memasang papan peringatan di sekitar tambang dan melakukan pengawasan agar tidak ada orang masuk ke dalam area.
“Yang terjadi justru sebaliknya. Warga sekitar berkali-kali meminta kolam ini ditutup, tapi tak dihiraukan perusahaan,” sesal Kahar.
Bukan hanya perusahaan yang salah, tapi juga pemerintah. Jatam meminta polisi mengusut kasus ini mengacu pada pasal 359 KUH Pidana tentang kelalaian dan pasal 112 UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Disana diatur bahwa setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.
Lubang tambang ini diduga sudah ada sejak 2007 dan berada dalam konsesi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Milik PPM yang IUP-nya diterbitkan melalui SK Walikota Samarinda. PPM memiliki dua konsesi di kawasan tersebut, blok pertama seluas 374, 20 hektare sedangkan blok kedua 950, 20 hektare. Keduanya berada di dua kelurahan, yakni Sambutan dan Pulau Atas.
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Samarinda, Hery Suryansyah, mengakui kolam eks tambang itu sudah ada empat tahun di sana. Namun ia belum mengetahui berada dalam kawasan IUP perusahaan apa. “Setelah saya cek kegiatan yang dilangsungkan sekitar tahun 2007, kolam ini tidak ada masuk dalam titik koordinat izin Kuasa Pertambangan (KP). Sehingga bisa disebut tambang ilegal,” ungkap Hery kemarin.
Karena itu pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada jajaran Polresta Samarinda untuk melakukan penyelidikan guna mengetahui perusahaan yang menggarap tambang dan menyisakan kolam tersebut.
Sekitar tahun 2008, katanya, PT Kaltim Sumber Energi (KSE) mengajukan perizinan eksplorasi batu bara pada Pemkot Samarinda. Dari perizinan tersebut, lokasi lahan yang sekarang menjadi kolam tambang dan menewaskan dua bocah tercatat masuk pada Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT KSE. “Jadi saat lahan masuk dalam titik koordinat PT KSE yang hingga sekarang belum melakukan produksi. Jauh sebelumnya sudah ada kolam tambang yang memang belum ditutup. Tapi dari koordinasi dengan perwakilan PT KSE, mereka siap untuk menutup lahan agar tak lagi menimbulkan korban kembali. Kalau saya katakan, PT KSE ini belum bekerja tapi sudah tertimpa getahnya,” paparnya.
Sedangkan Wawali Samarinda Nusyirwan Ismail meminta kepada Distamben dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) segera melakukan audit lingkungan dan membekukan perizinan perusahaan tambang yang masuk di lokasi lahan tersebut hingga semua persoalan tuntas. “Termasuk dengan proses hukum di kepolisian saya harapkan terus jalan dan bagi perusahaan bersangkutan wajib memberikan santunan kepada korban,” tegasnya.
Selain itu, kolam bekas galian tambang baik dimiliki perusahaan aktif atau tidak harus segera diinventarisir dan jika tingkat kerawanannya sangat besar maka wajib dilakukan penutupan. “Nanti saya juga akan melihat langsung di lokasi perusahaan tambang di Samarinda secara menyeluruh. Saya berharap di tahun 2012 nanti tak ada lagi korban akibat kolam bekas tambang. Tahun 2011 ini harus menjadi pelajaran bagi semua pihak, karena jumlah korban yang meninggal sudah mencapai lima anak,” katanya.
Zulkifli, ayah Eza, mengaku tidak ada firasat buruk sedikitpun sebelum anak keduanya itu tewas di kolam tambang yang tak jauh dari belakang rumahnya. Dia sangat berharap kepada Pemkot dan perusahaan terkait agar segera menutup lubang tambang yang telah menewaskan buah hatinya tersebut. “Kolam tambang yang didekat permukiman kami ini harus ditutup dengan cepat oleh Pemkot atau perusahaan terkait agar tak menimbulkan korban lagi. Sebab keberadaannya tak dipagari atau diberikan rambu peringatan larangan untuk mandi di kolam itu,” ucapnya. (dme/ca)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s